• -ist-

Utang BUMN Makin Menggunung, Prospek Proyek di Daerah Belum Jelas

Utang BUMN Makin Menggunung, Prospek Proyek di Daerah Belum Jelas

Sat, 03/24/2018 - 17:59
Posted in:
0 comments

INDEF dan Standar & Poors menyoroti makin menggunungnya utang BUMN. Benarkah ini gara-gara pemerintah terlalu menggebu membangun infrastruktur. Apa bahayanya bagi masa depan BUMN dan negara ini?

Peneliti senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan pembangunan infrastruktur sebenarnya lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari dana internal BUMN yang mendapat penugasan pembangunan.

Menurut dia, infrastruktur yang sedang gencar dibangun oleh negara melalui BUMN kebanyakan berasal dari dana masing-masing perusahaan tersebut. Bukan berasal dari utang yang diambil pemerintah langsung.

Berapa sebenarnya utang dari BUMN konstruksi saat ini? berikut melansir dari laporan keuangan 4 BUMN konstruksi dari keterbukaan informasi, Kamis (22/3)

PT Adhi Karya Tbk (ADHI), jumlah liabilitas naik siginifikan dari Rp 14,59 triliun menjadi Rp 22,46 triliun. Angka itu terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17,6 triliun dan total liabilitas jangka panjang Rp 4,8 triliun.

Di pos liabilitas jangka pendek terdapat utang usaha yang naik 40,9% dari Rp 8,4 triliun menjadi Rp 11,6 triliun. ADHI juga memiliki utang bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp 3,5 triliun, utang pajak Rp 381 miliar, utang retensi Rp 314 miliar, utang obligasi Rp 124,9 miliar dan utang sukuk Rp 125 miliar.

Sedangkan di pos liabilitas jangka panjang terdapat utang retensi Rp 10,8 miliar, utang bank dan lembaga keu8angan lainnya Rp 925 miliar dan utang obligasi Rp 3,74 triliun.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT), juga jumlah liabilitas juga naik signifikan dari Rp 44,56 triliun jadi Rp 75,14 triliun. Terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek Rp 52,3 triliun dan jangka panjang Rp 22,8 triliun.

Untuk pos jangka pendek terdapat utang bank RP 24,29 triliun, utang lembaga keuangan non bank Rp 1,5 triliun. Ada pula utang usaha Rp 14,09 trliun, utang sub kontraktor pihak ketiga Rp 10 triliun, utang pajak Rp 227,79 miliar, utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Rp 5,39 triliun, utang pembelian aset tetap jangka panjang Rp 230 miliar.

Sementara di jangka panjang terdapat utang bank Rp 8,6 triliun, utang lembaga keuangan non bank Rp 304,35 miliar, utang obligasi Rp 9 triliun dan utang pembelian aset tetap jangka panjang Rp 240 miliar.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) jumlah liabilitas naik dari Rp 20,4 triliun menjadi Rp 27,5 triliun. Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 20,69 triliun dan jangka panjang Rp 6,8 triliun.

Di pos jangka pendek terdapat utang bank pihak berelasi Rp 639,3 miliar dan pihak ketika Rp 1,5 triliun. Lalu utang non bank Rp 109 miliar, utang bank dari lembaga keuangan yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp 398 miliar dan utang obligasi Rp 699 miliar.

Sedangkan di pos jangka panjang ada utang bank dari lembaga keuangan Rp 2,8 triliun, surat berharga jangka menengah Rp 1,4 triliun, utang obligasi Rp 898,9 miliar dan utang jangka panjang lainnya Rp 516,8 miliar.

Sementara PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) total liabilitas-nya naik dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 31,05 triliun. Terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 25,9 triliun dan jangka panjang Rp 5,07 triliun.

Untuk liabilitas jangka pendek terdapat total pinjaman jangka pendek Rp 6,3 triliun, utang usaha Rp 8,9 triliun, utang lain jangka pendek Rp 264 miliar, utang pajak RP 441,6 miliar dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun Rp 482 miliar.

Sedangkan di pos jangka panjang ada kewajiban uang muka proyek jangka panjang Rp 2,4 triliun, utang pihak ketiga jangka panjang Rp 107 miliar, dan total liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo 1 tahun Rp 2,1 triliun.

Diragukan akan Untung

Standard & Poor's Global Ratings menyoroti memburuknya neraca di badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang dipimpin pemerintah Indonesia.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (13/3), analis S&P Xavier Jean mengatakan, BUMN terutama mereka yang berada di sektor kelistrikan dan konstruksi, telah menarik pinjaman dalam jumlah yang sangat besar untuk menyesuaikan dengan rencana pengembangan pemerintah.

Hal ini menyebabkan neraca perseroan menjadi sangat lemah. Rasio hutang 20 BUMN yang terdaftar di bursa serta dinilai oleh S&P menunjukkan adanya peningkatan 5 kali terhadap EBITDA.

"Ini adalah tren yang kami jaga ketat karena kami pikir level tersebut akan bertahan dan akan meningkat pada 2018 dan menjelang pemilihan 2019," kata Jean.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian inti dari agenda ekonomi Presiden Indonesia, Joko Widodo dan ditujukan untuk memangkas biaya logistik tinggi, yang merupakan biang dalam menciptakan kemacetan dalam perekonomian.

Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur sebesar 450 miliar dollar AS diperlukan antara tahun 2014 hingga 2019, yang hanya dapat didanai sebagian oleh pemerintah.

Mengambil peran di sebagian besar proyek infrastruktur, BUMN harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk gaji, sementara proyek sering tertunda atau mengambil waktu untuk menghasilkan pendapatan.

Sementara itu, dorongan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah berpenduduk rendah juga menimbulkan kekhawatiran atas pendapatan di masa depan.

"Tidak jelas bagi kami hari ini jika banyak investasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ini di luar Jawa, di luar pusat-pusat padat penduduk, akan menjadi proyek yang menguntungkan atau tidak," kata Jean.

Jika perusahaan terus meningkatkan investasi pada kecepatan saat ini, mereka dapat dipaksa untuk menghentikan semua investasi dalam lima tahun untuk mengendalikan keuangan mereka, menegosiasikan ulang utang mereka atau meminta rekapitalisasi oleh pemerintah.

<>DETIK/KOMPAS/RTR/01