Skip to main content

Tolak Bayar ke Penerbit, Facebook Pilih Tutup Akses Berita di Kanada

Facebook yang dimiliki Meta Inc. -NYT-

Meta Platforms Inc berencana untuk mengakhiri akses ke berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada. Langkah ini ditempuh setelah rancangan undang-undang yang mewajibkan raksasa internet itu untuk membayar ke penerbit berita diberlakukan.

Meta Platforms pada Kamis (23/06/2023) memberitakan, kebijakan ini diberlakukan setelah Undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Berita Online di Kanada telah disetujui oleh majelis tinggi Senat pada Kamis pagi dan akan segera menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan kerajaan dari gubernur jenderal.

Undang-undang tersebut diusulkan setelah adanya keluhan dari industri media Kanada yang menginginkan peraturan yang lebih ketat dari perusahaan teknologi untuk mencegah mereka menautkan bisnis berita keluar dari pasar periklanan online.

"Hari ini, kami mengonfirmasi bahwa ketersediaan berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada akan dihentikan sebelum Undang-Undang Berita Online mulai berlaku," kata Meta dalam sebuah pernyataannya.

Dalam UU Berita Online tersebut diuraikan tentang aturan untuk memaksa platform seperti Facebook dan Google Alphabet untuk menegosiasikan kesepakatan komersial dan membayar penerbit berita untuk konten mereka. Beleid ini mirip dengan rancangan undang-undang yang kemudian diloloskan di Australia pada tahun 2021 lalu.

Perusahaan teknologi AS mengatakan proposal tersebut tidak berkelanjutan untuk bisnis mereka. Google berpendapat undang-undang Kanada lebih luas daripada yang diberlakukan di Australia dan Eropa, dan mengatatakan itu memberi nilai ekonomi pada tautan berita yang ditampilkan dalam hasil pencarian dan dapat berlaku untuk gerai yang tidak menghasilkan berita.

Raksasa mesin pencari itu mengusulkan agar RUU itu direvisi untuk menampilkan konten berita, bukan tautan, sebagai dasar pembayaran dan untuk menentukan bahwa hanya bisnis yang memproduksi berita dan mematuhi standar jurnalistik yang memenuhi syarat.

Seorang juru bicara Google mengatakan pada hari Kamis bahwa RUU itu tetap "tidak dapat dijalankan" dan bahwa perusahaan tersebut sedang berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah di masa depan.

Pemerintah federal Kanada sejauh ini menolak saran untuk melakukan perubahan tersebut. Awal bulan ini, Perdana Menteri Justin Trudeau malah mengatakan Meta dan Google menggunakan "taktik intimidasi" saat mereka berkampanye menentang UU tersebut.

Google dan Facebook juga mengancam akan membatasi layanan mereka di Australia ketika aturan serupa disahkan menjadi undang-undang. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan dengan perusahaan media Australia setelah amandemen undang-undang ditawarkan.

Mantan menteri Pablo Rodriguez, yang memperkenalkan RUU itu tahun lalu, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah "akan terlibat dalam proses pengaturan dan implementasi" setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.

“Jika pemerintah tidak dapat membela warga Kanada melawan raksasa teknologi, siapa lagi?” Rodriguez mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kementerian terkait telah mengadakan pertemuan dengan Facebook dan Google minggu ini, dan menantikan diskusi lebih lanjut, kata juru bicara pemerintah.

Danielle Coffey, presiden grup industri global News Media Alliance, mengatakan Parlemen Kanada “harus mendapat apresiasi tinggi karena menentang Big Tech” sampai akhirnya RUU tersebut disetujui di Senat.

“Kami didorong oleh meningkatnya pengakuan akan perlunya tindakan hukum untuk memastikan kompensasi yang adil, baik di Kanada maupun di luar negeri, dan berharap Amerika Serikat mengikutinya,” kata Coffey.

(Reuters/CNN/009)