• Universitas Trisakti Jakarta. -IST-

Tim Kuasa Hukum Memandang Putusan Kasasi MA atas Warek I Universitas Trisakti Keliru

Tim Kuasa Hukum Memandang Putusan Kasasi MA atas Warek I Universitas Trisakti Keliru

Wed, 08/14/2019 - 17:33
Posted in:
0 comments

TIM Kuasa Hukum dari Wakil Rektor I Universitas Trisakti yang diberhentikan tidak sesuai prosedur dari kantor Pengacara Prof Yusril Ihza Mahendra dan rekan memandang putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan Menteri Ristek & Dikti dalam kasus pemberhentian Wakil Rektor I Universitas Trisakti, Prof Yuswar sebagai keliru.

Keputusan bernomor No.60/K/TUN/2019 yang amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oelh Menristek Dikti tersebut dipandang mengandung kekeliruan yang sangat mendasar, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

Salah satu tim pengacara, Gugum Ridho Putra dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (14/8) menyebutkan kekeliruan yang berdampak pada pengabaian fakta hukum antara lain bahwa pada pengadilan tingkat sebelumnya, baik PTUN dan PT TUN telah menegaskan bahwa keputusan Menristekdikti yang memberhentikan Prof Yuswar adalah batal atau tidak sah, karena terdapat kecacatan dari segi prosedur penerbitan dan melanggar asas kecermatan. Kecacatan itu terbukti dari fakta tidak dilibatkannya senat universitas dalam menerbitkan keputusan tersebut.

Sebagai universitas yang berstatus swasta, Statuta Universitas Trisakti adalah hukum internal yang mengatur kehidupan kampus dan keberlakuannya dilindungi di bawah otonomi pendidikan tinggi.

Keterlibatan senat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting termasuk pemberhentian wakil rektor I menurut Gugum Ridho Putra, diwajibkan oleh statuta universitas. Hal ini sudah lazim diketahui, bahkan ketika mengirimkan wakil pemerintah menjadi Pjs Rektor Usakti, Menristekdikti juga mengikutkan keterlibatan senat universitas.

Terbitnya putusan kasasi ini telah menganulir putusan pada dua tingkat pengadilan sebelumnya, sehingga kembali menghidupkan keberlakuan dari keputusan pemberhentian itu. Akan tetapi, pertimbangan putusan kasasi tersebut juga mengandung hal-hal yang secara hukum tidak tepat. Majelis kaasasi telah mempertimbangkan fakta hukum yang sebetulnya melebihi wewenang dari majelis hakim tingkat kasasi yang hanya sekadar mempertimbangkan aspek penerapan hukum saja.

Selain mempertimbangkan hal yang di luar kewenangan, substansi fakta hukum yang dipertimbangkan majelis tingkat kasasi juga tidak tepat. Ruang lingkup kesepakatan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis tingkat kasasi tidaklah seperti fakta yang tertuang dalam bukti surat yang telah diajukan.

Pertimbanganm yang tidak tpeat itu pada akhirnya telah menggiring majelis tingakt kasasi keliru dalam memutuskan persoalan ini.

//MY