• Pelantikan presiden Joko Widodo. -ANTARA-

Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, Pidato Jokowi Dikritisi

Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, Pidato Jokowi Dikritisi

Mon, 10/21/2019 - 05:52
Posted in:
0 comments

Presiden Jokowi berjanji di termin kedua, pemerintahannya akan memastikan program pembangunan tidak hanya dilaksanakan tapi juga dirasakan manfaatkan oleh rakyat. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan absennya isu pemberantasan korupsi dari pidato Jokowi.

Usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan anggota MPR di Gedung Nusantara 1 Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya yang memuat 5 program prioritas di termin kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Yakni meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, merevisi UU yang menghambat investasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Dalam pidatonya Jokowi memberi penekanan kuat soal reformasi birokrasi.

Mengibaratkan tugas birokrasi dengan kegiatan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp, Jokowi berjanji kabinetnya nanti harus memastikan program yang dilakukan sampai dan dirasakan langsung dampaknya oleh warga.

"Tugas kita itu menjamin 'delivered', bukan hanya menjamin 'sent'. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja."

"Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat." kata Presiden Jokowi.

Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 setelah memenangkan pemilu presiden 17 April lalu dengan meraih 55,50 % dari total suara sah nasional.

Presiden ketujuh Indonesia tersebut berjanji akan mencopot menteri, pejabat dan birokrat yang tidak berhasil men-delivered tugasnya ke masyarakat.

Dan untuk mengefektifkan kinerja birokrasi, Jokowi menyatakan dirinya akan memangkas birokrasi lewat program penyederhadanan eselon.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi."

Selain birokrasi, dalam pidatonya Jokowi juga berjanji pemerintahannya akan menyederhanakan regulasi yang hingga kini masih menjadi kendala besar masuknya arus investasi ke dalam negeri.

Jokowi menegaskan dirinya akan menerbitkan dua UU besar yakni UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Menurut presiden UU itu akan merevisi puluhan UU. "Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU."

"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi." kata Presiden lagi.

Pidato ini langsung mendapat sambutan antusias dari sejumlah warga yang menyaksikan acara pengambilan sumpah jabatan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dari layer TV besar di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha Monas Jakarta.

Seperti dituturkan Donna, 37 tahun, perempuan asal Kota Bogor, Jawa Barat ini menyimak dengan seksama pidator Jokowi yang menurutnya sangat sesuai dengan kebutuhan warga saat ini.

"Saya paling ingat bagian delivered pesan seperti Whatsapp, ya memang harus begitu. Pejabat harus kerja, jangan asal 'sent' aja tapi harus dirasakan warga langsung kinerjanya," katanya.

"Makanya supaya Jokowi di termin keduanya bisa gaspol, ya kalau ada pejabat yang tidak bisa kerja ya langsung copot aja, biar pembangunan jalan,"tambahnya.

Namun beberapa pengamat mengkritisi isi pidato Presiden Jokowi. Salah satu hal yang disoroti adalah absennya isu pemberantasan korupsi dalam pidato tersebut.

Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai hal ini membuktikan Jokowi abai dan mengesampingkan 'rule of law' demi investasi.

"Ini semakin menguatkan gambaran bahwa bagi Jokowi, Hukum cuma dipandang sebagai regulasi pelumas investasi, tidak lebih dari itu.

"Seperti kita tahu, rule of law sangat penting dalam sebuah negara modern. Tanpa itu, pembangunan tidak akan sustainable dan pemerintahan akan sangat rapuh."

"Rule of law berarti soal HAM dan antikorupsi, juga penegakan hukum yang bersih dan profesional. Tapi ini tidak dilihat oleh Jokowi, yang dilihat hanya "regulasi" untuk kepentingan investasi." kritiknya.

Bivitri Susanti mencontohkan pengesahan RUU KPK sebagai bentuk pengabaian 'rule of law' yang dilakukan Jokowi di termin pertama.

Keputusan Jokowi menerima pengesahan revisi UU KPK ini memicu unjuk rasa luas di sejumlah daerah pada September lalu dan memicu korban jiwa.

Aksi ini juga membuat sebagian pendukung pasangan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin berbalik sikap. Tidak sedikit yang mengaku kecewa dan menyesal memilihnya di Pilpres lalu.

Namun demikian, beberapa pendukung kubu 01 yang ditemui di acara nonton bareng pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin mengaku tetap yakin dengan komitmen pemberantasan korupsi Jokowi.

"Kekhawatiran itu tidak bisa dibuktikan, kalau faktanya yang kemarin ditangkap KPK sedikit dan ecek-ecek mungkin kita patut curiga."

"Tapi kenyataanya malah yang ditangkap lebih banyak dan ada Menteri, ketua dpr, itu bukti dia komit pada pemberantasan korupsi." kata Didi Priyambadi, dari ikatan Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) saat ditemui di acara nonton bareng pelantikan Presiden dan Wapres di kawasan patung Kuda Arjuna Wiwaha

"Karena kita semua mencintai Pak Jokowi dan semua kinerjanya, saya tidak peduli, gak ada manusia yang sempurna, " kata Irena Sinaga relawan Jokowi KH Ma'ruf Amin dari Jakarta Utara.

Pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Ri periode 2019-2024 merupakan puncak dari pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak yang digelar 17 April 2019 lalu.

Keduanya unggul dalam pilpres 2019 melawan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan meraih nilai 85.607.362 atau 55,50 % dari total suara sah nasional.

Tiga Hal Penting Justru Tak Diangkat

Joko Widodo dalam pelantikannya kemarin menyebutkan lima hal yang menjadi program kerja pemerintahannya hingga 2024 mendatang. Kelima hal itu adalah perbaikan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana menilai kelima program pemerintahan Jokowi ke depan lebih banyak memfasilitasi kepentingan investor. Padahal, kata Gita, bukan itu satu-satunya tujuan regulasi.

"Bukan regulasi tidak penting. Tapi pemahamannya Pak Jokowi hanya pembenahan, simplifikasi, kemudahan perizinan," katanya kepada BBC Indonesia, Minggu (20/10).

Gita mempertanyakan sejumlah persoalan hukum yang menjadi masalah nyata di masyarakat justru tak diangkat dalam pidato presiden Jokowi.

"Sama sekali tidak disebutkan oleh Presiden Jokowi mengenai agenda lingkungan, itu pertama. Kedua mengenai hak asasi manusia, ketiga pemberantasan korupsi. Tiga hal itu terlihat nyata sekali absen dari pidato beliau," tambah Gita.

Tiga persoalan yang tidak diangkat dalam pidato Presiden Jokowi ini umumnya memakan korban jiwa, yakni topik lingkungan pada kebakaran hutan dan lahan, isu HAM di Papua, serta aksi unjuk rasa 23 - 24 September lalu yang menentang revisi UU KPK.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi juga mengatakan bakal melakukan penyederhanaan jabatan ASN (aparatur sipil negara) di tingkat eselon.

Eselon yang ditempati ASN akan dipangkas menjadi dua level dan selebihnya diganti dari jabatan fungsional atau kalangan profesional.

"Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bakal mencopot menteri, pejabat, dan birokrat yang main-main dalam menjalankan tugasnya.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai program penyederhanaan jabatan eselon ini bukan hal baru.

Sebab ini, telah diatur di dalam Undang Undang No. 5/2014 tentang ASN.

"Tapi sekali lagi, kalau itu dilaksanakan periode pertama, harusnya sudah selesai sekarang," kata Lina, Minggu, (20/10).

Lebih lanjut Lina mengamati pada periode sebelumnya sejumlah kementerian sudah melakukan penyederhanaan pejabat eselon.

Tapi persoalannya, kata dia, ada juga kementerian yang menambah pos kedeputian.

"Jadi buat saya ini sama saja, deputinya harusnya dikurangi, tapi kok sekarang diperbanyak. Nggak boleh bikin lembaga kayak gitu," kata Lina yang enggan menyebut nama kementerian-kementeriannya.

PR pemerintahan Jokowi terkait birokrasi, kata Lina, antara lain masalah politik. Biasanya, untuk menempati posisi eselon, sangat tergantung kekerabatan, dan suka atau tidak suka.

"Bagaimana menjamin kompetensi, kalau bicara masalah politik. Berani kah Pak Jokowi keras terhadap hal ini?" pungkas Lina.

//ABC/BBC/01