Primary tabs

Kontroversi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Aksi bikin kaget karena dilakukan menjelang jam shalat Jumat. Masyarakat tidak tahu kalau Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran pimpinan BUMN sedang berkumpul di hotel tersebut siang itu.
Mahasiswa mendapat bocoran akan kedatangan Rini Soemarno tampaknya mendadak menggelar demo di depan hotel yang terletak di Jalan Merdeka Bandung tersebut.
Mereka menuntut kepada pelaksana proyek kereta cepat untuk menjalankan proses pembangunan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kaidah yang berlaku.
Dalam proyek tersebut dinilai ada sejumlah kejanggalan terjadi. Bahkan, dipilihnya China sebagai pelaksana dinilai kurang transparan.
Pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung diselenggarakan konsorsium BUMN berdasarkan peraturan presiden (perpres) no 107 tahun 2015.
Artinya pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN dan tidak mendapat jaminan pemerintah.
Akan tetapi, menurut seorang mahasiswa ITB, Luthfi Muhammad Iqbal, payung hukum tersebut bertentangan dengan petaturan yang lebih tinggi, yakni PP No 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN.
Dijelaskannya, setiap risiko kerugian finansial ataupun selisih margin dari yang diharapkan pada proyek penugasan BUMN, maka pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan.
"Kalau pakai konsorsium itu kan agar negara tidak dirugikan. Tapi sesuai pasal 65 ayat tiga dalam PP No 45 tahun 2005, kalau usaha itu rugi, ternyata tetap menjadi tanggungjawab pemerintah. "
Dengan demikian, pasal yang menerangkan proyek ini tidak akan mendapatkan jaminan pemerintah merupakan suatu kecacatan hukum," ujar Luthfi di sela-sela aksi unjuk rasa.
Maka dari itu, Luthfi mengakatan, keluarga mahasiswa ITB meminta proyek tersebut ditunda terlebih dulu. Menurutnya, perlu pengkajian ulang mengenai kelayakan secara sosial di samping kelayakan finansial proyek.
Selain itu, harmonisasi kebijakan yang bertentangan serta pemantapan SDM dan teknologi supaya kandungan lokal dalam pengerjaan proyek strategis dapat dimaksimalkan.
"Kami menuntut agar proses pembangunan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kadah yang berlaku," ujar Luthfi seraya menyebut pemangunan dan modernisasi teknologi sejatinya tidak melemahkan dan justru menguatkan Indonesia menuju kemandirian teknologi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga sempat mempertanyakan besarnya biaya pembangunan yang dinilai terlalu mahal dibanding proyek sejenis di negara lain.
Yang sempat menjadi pertanyaan besar public, ketika peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan justru tidak menampakkan batang hidungnya. Saat ditanya wartawan di tempat terpisah, Jonan berkilah sedang mengurus izin kereta cepat tersebut.
Kejadian ini terasa aneh, karena kereta cepat merupakan domain Kemenhub di bawah Direktorat Perkeretaapian.
Sosialisasi
Di hadapan warga Bandung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menjelaskan berbagai hal tentang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, termasuk mengapa BUMN Indonesia lebih memilih menggandeng China daripada Jepang dalam proyek pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km).
Rini menyebut proposal kereta cepat dari Jepang lebih berat karena mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jaminan pemerintah.
"Kalau yang skema Jepang itu investornya pemerintah, jadi kita harus menaruh uang yang berasal dari APBN," ujar Rini di acara Sosialisasi dan Dialog Publik Pembangunan Kereta Cepat di Grand Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Bandung, Jumat (19/2/2016).
Hal itu menurutnya berat, karena saat ini APBN lebih ditekankan untuk pembangunan di luar Jawa.
"Padahal pemerintah ingin menekankan pemanfaatan APBN untuk pembangunan di luar. Itu utamanya kenapa kita pilih China," tuturnya.
Dengan skema yang ditawarkan China, seluruh pendanaan bersifat komersil dari investor. Pemerintah tidak memberikan jaminan untuk proyek ini.
"Jadi investor dan bank akan mendorong ini harus bisa jadi dan selesai supaya dikembalikan. Tidak ada jaminan pemerintah," jelas Rini.
Rini menjelaskan konsesi pengoperasian kereta cepat selama 50 tahun sangat diperlukan agar investor bisa menghitung waktu pengembalian investasi dengan jelas.
"Mereka dapat hak konsesi 50 tahun sementara bank memberi pinjaman selama 40 tahun untuk dikembalikan," tuturnya.
Di tengah panasnya kontroversi, Presiden Joko Widodo, 21 Januari lalu telah melakukan proses peletakan batu pertama pembangunan kereta cepat ini di Walini, Bandung Barat.
Presiden menilai dimulainya pembangunan kereta cepat ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan nasional. Dia berharap kehadiran kereta cepat akan menambah daya saing Indonesia pada tingkat global sehingga bisa memenangkan kompe tisi antarnegara.
"Negara yang efisien yang mempunyai kecepatan dalam membangun. Itu yang akan jadi pemenang dalam persaingan antarnegara," kata Jokowi pada pidato peresmian kereta cepat tersebut.
Kebun Teh Mandalawangi Maswati Kabupaten Bandung Barat milik PT Perkebun an Nusantara VIII dipilih sebagai lokasi peletakan batu pertama sekaligus tempat awal pembangunan. Selain akan dilewati rel kereta cepat, lokasi tersebut juga akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) yang akan menyatu dengan pembangunan kota baru Walini.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan terus dilanjutkan. Ia beralasan ini merupakan proyek nasional yang bisa menggenjot perekonomian nasional dan lokal. Aher akan tetap mengawasi segala proses yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dalam pembangunan kereta cepat ini.
Proyek kereta cepat di sejumlah negara telah dijadikan jurus ampuh pemerintah untuk pengembangan wilayah. Untuk kasus China, pada setiap kota yang disinggahi kereta cepat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6 sampai 1 persen. Demikian juga yang terjadi di Jepang, Iran, dan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia yakin gambaran yang sama akan terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang diprediksi akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan sektor ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan dimulainya pembangunan proyek ini akan menjadi bagian dari instrumen pengembangan sentra ekonomi baru di sekitar kawasan yang dilalui kereta api. Pasca-groundbreaking, pekerjaan konstruksi langsung dikerjakan yang ditargetkan akan rampung pada 2018, sehingga kereta dapat beroperasi pada 2019.
Dari sisi modal langsung luar negeri, investasi mandiri untuk proyek kereta cepat ini senilai 5,573 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 78 triliun. Sumber dana berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium Cina Railways, dengan skema business to business. Konsorsium BUMN terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
Keempat perusahaan ini telah membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), selanjutnya berkolaborasi dengan konsorsium Cina mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC untuk membangun kereta cepat koridor Jakarta-Bandung.
Proyek kereta cepat akan menyerap 39 ribu pekerja pada saat konstruksi, 20 ribu konstruksi TOD dan pada saat operasional TOD mencapai 28 ribu orang. "Pada tahap awal, KCIC akan mengadakan 11 set EMU, di mana satu set terdiri dari delapan kereta," kata Hanggoro.
Setiap kereta nantinya mampu mengangkut 583 orang sekali jalan, atau dalam situasi puncak kereta dapat digabungkan menjadi dua set sehingga total penumpang bisa lebih dari seribu orang. Dalam sehari, skenario kereta cepat akan beroperasi selama 18 jam. Pengoperasian kereta cepat, lanjut Hang goro, membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya KCIC bekerja sama dengan PT PLN di mana dalam jangka panjang perusahaan akan membangun power plant mandiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi.
Presiden China Railways Corperation Sheng Guangzu berharap kerja sama Indonesia-Cina terus berkelanjutan. Apalagi kerja sama ini memberikan nilai positif dan bagus bagi perekonomian kedua negara. Keberadaan pembangunan kereta ini, menurut Sheng, penting dalam memperkuat kerja sama pragmatis Indonesia-Cina ke depannya. Kerja sama akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang saling menguntungkan. Sheng bahkan berjanji akan mendukung pembangunan poros maritim Indonesia. Ia lantas berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang mengawal kelancaran proyek tersebut.
Persoalan Lingkungan
Dalam perjalanannya, royek kereta cepat ini mengundang kritik dan pertentangan. Salah satunya datang dari LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Manager Kebijakan Walhi Muhnur Satyahaprabu menyebut pembangunan jalur kereta cepat koridor Jakarta-Bandung merupakan proyek ajaib. Sebab, sebagaimana namanya, prosesnya pun serba cepat dengan banyak teknis perizinan yang didobrak. Ia melihat proses amdal kereta cepat sangat kilat. Padahal, wajarnya harus melewati dua musim alias setahun.
"Kalau penyusunannya 10 hari, berarti ini amdal ajaib," kata dia. Artinya, pemerintah memang sengaja melanggar aturan yang dibuat sendiri.
Kereta api cepat juga tidak masuk dalam perencanaan nasional maupun daerah. Pun, tata ruang wilayah di daerah belum disesuaikan. Jika tata ruang daerah dan RPJMN tidak ada, bisa dipastikan proyek kereta cepat ini dinilai bukan pembangunan yang direncanakan dari bawah, tapi dipaksakan oleh kekuasaan dan bisnis.
Masih kata Muhnur, dalam UU Tata Ruang tak ada istilah tata ruang menyesuaikan pembangunan. Itu merupakan dasar pembangunan dan scientific assesment penyusunan amdal. "Kalau scientific assesment error, maka penyusunan amdalnya juga salah," kata dia. Jika sudah dari awal keliru, maka risiko seperti mitigasi bencana pasti akan terbata-bata.
Pakar hukum lingkungan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengkhawatirkan posisi kajian tata ruang dan lingkungan serta amdal yang sangat mentah. Berdasarkan PP 27/2012 tentang izin lingkungan, izin amdal harus didahului diskusi publik dan mengakomodasi pendapat masyarakat yang terkena dampak proyek. Setelah itu dihimpun, akan tampak gamblanglah soal potensi bencana dan mitigasinya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu tanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan izin amdal kereta cepat tidak serba mendadak apalagi dilalui dengan proses abal-abal. Ia menegaskan perizinan amdal telah melewati berbagai kajian dan percepatan tanpa mengurangi kualitas. "Desember 2015 sudah sosisalisasi di beberapa kabupaten, pada 13 Januari dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan terpenuhi," ujarnya.
Segala dokumen yang telah rampung tersebut selanjutnya melewati penggodokan dalam rapat teknis amdal pada 18 Januari 2016. Rapat menampung semua catatan, termasuk catatan miring terkait proyek, lantas dokumen disempurnakan. Hasil rapat memutuskan, izin amdal keluar dan tidak ada aturan yang dilanggar.
Menteri Siti juga memastikan, telah ada kajian soal antisipasi bencana termasuk alih fungsi lahan pertanian. "Agar tidak mengganggu lahan pertanian, akan dibuat flyover. Kajian gempa dan bencana juga sudah rampung," lanjut Siti.
Ia menekankan dimulainya pembangun an kereta cepat koridor Jakarta-Bandung sangat berguna untuk percepatan pembangunan sentra ekonomi daerah. Jangan sampai, percepatan tersebut malah terhambat dengan proses birokrasi yang tidak perlu.
Direktur Kemitraan Lingkungan Dirjen Perhutanan Sosial KLHK Widodo Sambodo menegaskan pelaksana proyek kereta cepat harus dapat memastikan jaminan keselamatan lingkungan dan manusia tak terganggu ketika konstruksi bergulir. Jangka waktu 30 hari pasca-groundbreaking harus dimanfaatkan untuk mematangkan kajian soal mitigasi bencana dan jaminan keselamatan selama konstruksi dan ketika kereta dioperasikan kelak.
"Dalam pembangunannya harus pakai teknologi tinggi menyesuaikan potensi bencana di kawasan tersebut, hanya saja risikonya high cost," kata dia kepada Republika. KLHK akan berupaya keras agar mitigasi bencana siap ketika proses konstruksi berlangsung. Nantinya, pemerintah tidak merekomendasikan jenis teknologi macam apa yang harus dipakai dalam konstruksi kereta cepat.
Pemilihan teknologi tinggi yang dipakai pada proyek ini diserahkan kepada pasar. Namun sekali lagi Widodo menegaskan, pastinya teknologi tersebut harus dibayar mahal dan pelaksana pembangunan proyek harusnya siap. Misalnya, teknologi untuk mendukung kekurangsiapan mitigasi di kawasan Walini dalam menanggulangi potensi longsor dan gempa.
"Purwakarta sampai Bandung Barat itu rawan longsor, harus pakai teknologi tinggi yang mahal," katanya.

TRIBUN, DETIK, REPUBLIKA, MERDEKA