Primary tabs

KKP Tak Setuju, Proyek Reklamasi Jalan Terus

Untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari proyek tersebut, Pemprov DKI akan melakukan pengendalian bertahap. “Hal ini bertujuan untuk menghindarkan serta meminimalisir potensi-potensi dampaknya terhadap lingkungan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKi Jakarta, Tuty Kusumawati, di Jakarta, beberapa waktu lalu, menanggapi kekuatiran beberapa pihak terhadap dampak dari reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Tuty, pengembang harus melalui berbagai tahapan sebelum memperoleh izin pelaksanaan reklamasi. "Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi lebih dulu secara bertahap," jelas Tuty Kusumawati. Pemprov DKI, Tuty menambahkan, menggunakan sejumlah produk hukum sebagai acuan kebijakan, seperti Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta juga tak ketinggalan untuk dijadikan acuan sebagai dasar pelaksanaan proyek ini. Pada 2011, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelesaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menyempurnakan rencana tata ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Menurut Tuty, ada sejumlah kajian yang harus ditempuh sebelum pelaksanaan proyek. Sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan, misalnya, perlu dilaksanakan kajian amdal di setiap pulau reklamasi. Sementara, untuk memperoleh izin membangun prasarana reklamasi secara spesifik wajib dilakukan kajian hidrodinamika, dampak perubahan iklim, banjir, dan kajian teknis lainnya. Dalam membangun reklamasi, lanjut Tuty, ada mekanismenya agar semua yang akan dilaksanakan sesuai tatanan dan aturan yang berlaku. "Masyarakat tidak perlu kuatir karena tujuan Pemprov DKI adalah mencari solusi untuk problem yang dihadapi ibukota saat ini dan di masa depan," papar Tuty Kusumawati. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menolak tuntutan soal penghentian pengerjaan proyek reklamasi dan penolakan Rencana Peraturan Daerah Raperda) yang terkait reklamasi pantai utara Jakarta. Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, M Taher, seusai diterima Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, usai menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI, Wakil Ketua DPRD itu menjanjikan akan membantu warga menghentikan rencana Pemprov merelokasi warga nelayan ke kepulauan seribu. “Tuntutan kami soal Raperda dan reklamasi ditolak,” kata M. Taher. Menurut Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, lemahnya komunikasi dan sosialisasi terkait reklamasi yang membuat masyarakat selama ini menjadi khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat, maka ada baiknya jika Pemprov terus menginformasikan apa saja manfaat yang akan didapatkan nantinya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Bestari Barus, mengusulkan agar Pemprov DKI membangun pasar ikan, persewaan kapal, dan restoran di 13 pulau hasil reklamasi. "Semua bisa dikelola oleh paguyuban nelayan tradisional jika mereka mendukung reklamasi," kata Bestari. Bestari juga menambahkan,Raperda yang sedang dibuat ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan kehidupan para nelayan. “Kami berupaya mencarikan solusi untuk mereka,” kata Bestari. Menurut Bestari, masyarakat seharusnya ikut mendukung pembahasan Raperda. Karena Raperda ini akan memperkuat posisi masyarakat, khususnya nelayan. “Raperda itu dengan konsep yang kita buat adalah untuk mengkerangkeng orang kaya agar bisa memperkaya nelayan,” ujar Bestari. Bestari menghimbau agar LSM dan media jangan terus memprovokasi masyarakat untuk menolak reklamasi. Seharusnya LSM dan Media ikut mensosialisasikan manfaat dari reklamasi yang dilakukan Pemprov. "Kami bikin Perda ini untuk membela hak nelayan, masa kalian mau gagalkan," ujar Bestari. Reklamasi pantai menjadi salah satu program yang direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rencananya reklamasi akan dilakukan untuk membangun 17 pulau di pesisir utara Jakarta dan akan dibangun oleh beberapa perusahaan pengembang. Perusahaan tersebut yaitu PT Muara Wisesa Samudera satu pulau; PT Pelindo menggarap satu pulau; PT Manggala Krida Yudha satu pulau; PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebanyak empat pulau; PT Jakarta Propertindo dua pulau; PT Jaladri Kartika Ekapaksi satu pulau; PT Kapuk Naga Indah lima pulau; dan dua pulau lainnya masih belum dilirik investor. Ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi pengembang sebelum melakukan reklamasi yaitu izin prinsip reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin pemanfaatan reklamasi. Dalam izin prinsip, pengembang wajib melakukan kajian seperti thermodinamika, Detail Enginering Desain (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan kajian lainnya. Kajian tersebut akan dinilai oleh tim independen di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Setelah terpenuhi, pengembang akan mendapatkan izin pelaksanaan. Hingga saat ini, baru dua perusahaan pengembang yang mendapat izin pelaksanaan yaitu PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Grup Agung Podomoro, untuk reklamasi Pulau G pada 2014 dan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group, untuk reklamasi pulau C, D, dan E pada 2012 di era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G (Pluti City) oleh PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan pada 23 Desember 2014. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014. Ada pun pelaksanaan reklamasi yang dimaksudkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan untuk pembentukan pulau baru. Pulau G akan memiliki luas sekitar 160 hektare. Fasilitas Pulau G di antaranya ruko dan vila sebanyak 1.200 unit, apartemen 15.000 unit, hotel, perumahan, pusat belanja, taman seluas 8 hektare, serta outdoor dan indoor plaza seluas 6 hektare. Biaya pembuatan Pulau G sebesar Rp4,9 triliun. Pengerukan rencananya dilakukan pada akhir 2015 dan selesai pada 2018. Tahap pertama dilakukan untuk pembangunan ruko, villa, serta taman dengan luas total 30 hektare. Namun reklamasi Pulau G ditentang oleh berbagai pihak. Izin reklamasi pun digugat oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada pertengahan September lalu. Pemberian izin reklamasi pulau G ke Muara Wisesa dinilai dapat merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Proses gugatan masih berlangsung hingga saat ini. Selain Pulau G, Ahok berencana membangun Port of Jakarta dengan menggabungkan lima pulau sekaligus. Kelima pulau tersebut adalah Pulau M,N,O,P, dan Q. Rencana tersebut terjadi setelah Ahok melakukan kunjungan kerja ke Rotterdam, Belanda pada akhir September lalu. Ahok berharap, Port of Jakarta dapat menyerupai Port of Rotterdam yang menjadi salah satu pelabuhan penting di Eropa. Selain itu, Ahok juga berencana akan membangun rumah susun khusus nelayan di sekitar wilayah reklamasi. Terdapat 17 Pulau yang akan dibangun dengan berbagai fungsi, pulau tersebut diberikan nama dari A hingga Q. Pulau A untuk kawasan pertokoan tepi laut; Pulau B untuk kawasan outdoor dengan background tematik; Pulau C untuk taman burung (pengetahuan dan wisata). Pulau D untuk kawasan olahraga terbuka dengan standar internasional, Pulau E untuk kawasan olahraga air dan wisata pantai, Pulau F untuk kompleks olahraga, rumah sakit serta pusat pengembangan olahraga internasional; Pulau O,P, Q kawasan industri, perdagangan dan logistik; Pulau L untuk kawasan lembaga jasa dan keuangan. Izin melakukan reklamasi yang diterbitkan Gubernur Jakarta ditentang sejumlah pihak. Sejumlah argumentasi dipaparkan oleh mereka yang menolak yaitu membahayakan berbagai ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar wilayah reklamasi, menghilangkan fungsi mangrove untuk menahan terjadinya abrasi dan intrusi air laut, reklamasi diduga berbalut kepentingan ekonomi dan hanya menguntungkan investor serta masyarakat kelas ekonomi menengah saja, merusak ekosistem kawasan pesisir, dan izin AMDAL rentan dimanipulasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk salah satu yang menentang reklamasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, kajian Balitbang KKP terhadap reklamasi yaitu bisa menyebabkan degradasi lingkungan. Sementara itu, pendukung reklamasi menyebut, langkah ini untuk menjawab kebutuhan hunian dan keterbatasan daratan; kawasan reklamasi bisa membentuk rekayasa pulau yang diklaim mencegah banjir rob; meningkatkan investasi kawasan pesisir; mengembangkan kawasan permukiman terpadu di dalam kota; mengatasi persoalan kemacetan kota; serta menambah ruang publik. “Salahnya reklamasi di mana? Membuat Jakarta banjir? Belum ada reklamasi juga sudah banjir karena penurunan muka bumi,” tutur Ahok beberapa waktu lalu. CNN/KOMPAS/PEMBARUAN/MY