Polhukam

Keluarga Korban Pelanggaran HAM Desak Jokowi Copot Prabowo

Seorang korban kekerasan peristiwa 1965, Bejo Untung, mengatakan kecewa terhadap Presiden Jokowi yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, pengangkatan Prabowo sebagai terduga pelanggar HAM membuat pesimistis kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan di era Jokowi. Karena itu, ia mendesak presiden segera mencopot Prabowo dari kursi menteri.

Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, Pidato Jokowi Dikritisi

Usai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan anggota MPR di Gedung Nusantara 1 Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya yang memuat 5 program prioritas di termin kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Yakni meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, merevisi UU yang menghambat investasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

UU KPK Mulai Berlaku, Bagaimana Nasib Kasus-kasus Korupsi yang Ditangani KPK?

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, yang menyoroti bahwa berdasarkan undang-undang yang baru, kasus yang sudah ditangani selama dua tahun atau lebih dapat dihentikan oleh KPK melalui Surat Perintah Penghentian Perkara atau SP3.

Investasi Jangan untuk Mengambil Aset Negara Secara Halus

Gugatan itu timbul karena KBN menilai KCN tidak mematuhi peraturan perundang-undangan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan Hamdan Zoelva, kuasa hukum dan juru bicara KBN menyatakan, ada upaya perampasan aset negara secara halus pada kasus ini. “Ini harus dihentikan,” tegasnya.

FPKT Gruduk Kantor Kemendagri Minta SK No.131.71-3241 Dicabut dan Diusut Tuntas

Dalam orasinya para pengunjukrasa  meminta agar  Menteri Dalam Negeri mencabut SK Nomor.131.71-3241 Tahun 2017  yang isinya tidak memenuhi rasa keadilan hingga membuat E2L bebas dari jerat hukum. Mereka meminta kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Talaud tersebut diusut tuntas.

“Kami minta kasus dugaan korupsi mantan Bupati Elly kembali diusut,” kata Koordinator aksi, M Thamran dalam orasinya di depan Gedung Kemendagri pada Jum’at 17 Mei2019 lalu yang disambut yel-yel setuju.

BPN Tak Gubris Pansus DPR, Presiden Jokowi Didesak Ikut Turun Tangan

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap BPN yang terkesan tidak peduli dengan pemilik sah tanah tersebut. Padahal, Sekretariat Negara juga sudah mengeluarkan surat bernomor 8.1533/Steneg/112014 yang meminta BPN untuk melaksanakan pembatalan sertifikat hak guna pakai tersebut dan dialihkan kepada ahli waris Leonard Tomboy, tetapi hingga kini BPN terus membumgkam dan berdiam diri tidak melaksanakan perintah tersebut.

Jadi Tersangka karena Aktif Bertransaksi Prostitusi Online, Ini Tanggapan Pengacara Vanessa Angela

Luki memaparkan ada pun yang memberatkan tersangka Vanessa Angel yaitu yang yang bersangkutan terbukti terlibat langsung transaksi prostitusi bersama enam muncikari lainnya.

Dari keterangan tersangka mucikari maupun Vanessa Angel juga didukung data digital forensik yang bersangkutan terbukti mengeskplore dirinya langsung bersama muncikari.

Ubah Lirik 'Jogja Istimewa', Pencipta Tuntut Tim Kampanye Prabowo-Sandi

Kill the DJ awalnya mengutarakan keberatannya lewat akun twitter @killthedj. Mulanya dia mengetahui ada akun lain yang mengunggah video lagu 'Jogja Istimewa' yang telah diubah liriknya untuk kampanye Prabowo-Sandi. Kill the DJ me-retweet cuitan itu.

"Maling laguuuu bangsa*t !!! Yang gak terima bukan cuma saya sebagai pemilik hak cipta, orang Jogja juga gak akan terima lagu ini dipakai buat kampanye Pilpres!!!," tulis @killthedj, Senin (14/1/2019).

KPK Tetapkan 2 Pejabat Waskita Karya Tersangka Proyek Infrastruktur

Keduanya ialah Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar.

Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan, Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.