• Waskita Project. -IST-

KPK Tetapkan 2 Pejabat Waskita Karya Tersangka Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan 2 Pejabat Waskita Karya Tersangka Proyek Infrastruktur

Wed, 12/19/2018 - 15:38
Posted in:
0 comments

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 2 pejabat perusahaan BUMN PT Waskita Karya jadi tersangka tindak pidana korupsi proyek fiktif infrastruktur.

Keduanya ialah Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar.

Ketua KPK Agus Rahardjo menerangkan, Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.

"Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini," ucap Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

KPK menduga empat perusahaan subkontraktor itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

"Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut," lanjut Agus.

"Namun selanjutnya perusahaan-perusahaan sub kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi FR dan YAS," katanya menambahkan.

Dari perhitungan sementara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp186 miliar.

Perhitungan ini merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya ke perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

KPK menduga 4 perusahaan subkontraktor tersebut mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian paket pada proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai.

Total ada 14 proyek infrastruktur yang dimainkan oleh Fathor dan Yuly. Proyek infrastruktur ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara hingga Papua.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan metode yang dipakai para tersangka dalam kasus ini adalah 'double budgeting'. Febri mencontohkan dalam proyek besar seperti Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, ada bagian dari proyek itu yang dibuat-buat dan digarap oleh perusahaan subkontraktor.

"Perusahaannya benar-benar ada, tapi tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak," kata Febri.

Hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung. Fokus penyidik dalam kasus ini adalah menelusuri alokasi proyek fiktif dalam mekanisme subkontraktor.

"Apakah nanti ada aliran dana ke pihak lain, nanti pada saat ada perkembangan bisa kita ketahui," imbuh Febri.

14 Proyek Fiktif Diselidiki

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif garapan PT Waskita Karya. Salah satu yang tengah diselisik ialah pengetahuan korporasi dalam praktik korupsi tersebut.

"Kita lihat juga nanti apakah ketika menyubkontrakkan itu atas sepengetahuan korporasi dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh korporasi untuk mencegah terjadinya pekerjaan fiktif tadi itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

KPK tak segan menjerat BUMN itu sebagai tersangka korporasi bila menemukan bukti. Terlebih bila PT Waskita tidak berupaya mencegah tindak pidana korupsi dalam 14 proyek fiktif itu.

"BUMN-BUMN yang terlibat dalam proses penyuapan atau tindak pindana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya, pegawainya, tak tertutup kemungkinan untuk kita tersangkakan juga," tegas dia.

KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013, Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga melakukan pengeluaran atau pembayaran 14 pekerjaan fiktif PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor. Negara diduga merugi hingga Rp186 miliar.

Proyek-proyek infrastruktur itu ialah:

1. Proyek normalisasi kali Bekasi Hilir, Jawa Barat

2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22, Jakarta

3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara

4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat

5. Proyek normalisasi kali pesanggarahan paket 1, Jakarta

6. Proyek PLTA Genyem, Papua

7. Proyek tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat

8. Proyek fly over Tubagus Angke, Jakarta

9. Proyek fly over Merak-Balaraja, Banten

10. Proyek Jalan Layang non tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta

11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi W 1, Jakarta

12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali

13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali

14. Proyek Jembatan AJI Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#metrotvnews/cnn/tribunnews