• -IST-

BUMN Karya Susun Strategi Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

BUMN Karya Susun Strategi Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

Mon, 08/26/2019 - 05:29
Posted in:
0 comments

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur mulai berancang-ancang mengerjakan megaproyek di ibu kota baru. BUMN Karya menyiapkan strategi berbeda untuk mengawali proyek infrastruktur tersebut.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang bertugas mempelajari program pemindahan ibu kota. Menurut dia, pemindahan ibu kota menawarkan peluang besar bagi perusahaan jasa konstruksi.

Namun, ia belum menghitung anggaran perseroan untuk pengerjaan proyek tersebut.

"Kami menunggu dulu dari pendanaan pemerintah. Pokoknya kami siap," katanya, Rabu (21/8).

Ditemui dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama PT PP (Persero) Lukman Hidayat menyatakan masih menunggu kepastian dari pemerintah. Kepastian itu meliputi anggaran pemindahan ibu kota, mekanis, hingga jangka waktunya. Dengan kepastian itu, sambungnya, perseroan bisa mengalokasikan anggaran perseroan.

"Mudah-mudahan pada September atau Oktober ini sudah pasti dalam finalisasi anggaran pemerintah," katanya.

Sementara ini, pemerintah baru menyatakan ibu kota akan pindah ke Pulau Kalimantan, namun belum mengumumkan lokasi tepatnya. Penentuan lokasi ibu kota akan diumumkan tahun ini.

Selanjutnya, pemerintah akan merampungkan master plan (rancangan) infrastruktur dasar tahun 2020. Lalu, groundbreaking (peletakan batu pertama) di 2021, dan proses pemindahan dimulai pada 2024.

Sembari menunggu kepastian, perseroan telah melaksanakan kegiatan internal guna menggali lebih dalam terkait rencana pemindahan ibu kota.

"Timeline-nya belum persis, tanahnya juga. Sekarang bagaimana pemerintah membebaskan tanahnya, ya kami menunggu dulu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto menegaskan perseroan juga minat untuk mengerjakan infrastruktur di ibu kota baru. Saat ini, perseroan masih menunggu kepastian dari sisi skema bisnis yang ditawarkan pemerintah.

"Setelah regulasi fiks dari sisi legal, kami lihat skema bisnisnya untuk masuk kesana," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mencapai Rp93 triliun dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.

Sementara sisanya, ditutup oleh skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), baik BUMN maupun swasta.

Tak hanya perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, pemindahan ibu kota juga menarik minat perusahaan pendukung infrastruktur, salah satunya PT Wijaya Karya (WIKA) Beton Tbk.

Direktur Keuangan WIKA Beton Imam Sudiyono mengatakan perseroan menambah anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) salah satunya guna mengantisipasi program pemindahan ibu kota. Tahun ini, perseroan memutuskan untuk menambah capex dari Rp428 miliar menjadi Rp799 miliar. Hingga Agustus, serapannya baru Rp190-Rp200 miliar.

"Apalagi ada isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tentunya kebutuhan infrastruktur di sana akan besar sekali," katanya. [//CNNindonesia/01]