• Tanah di NTT yang dipersengketakan. -IST-

BPN Tak Gubris Pansus DPR, Presiden Jokowi Didesak Ikut Turun Tangan

BPN Tak Gubris Pansus DPR, Presiden Jokowi Didesak Ikut Turun Tangan

Fri, 03/08/2019 - 02:19
Posted in:
0 comments

Pansus DPR RI telah merekomendasikan pembatalan sertifikat tanah hak pakai No.450 atas nama Pemprov NTT, namun hingga kini surat pembatalan seperti tak digubris Badan Pertanahan Nasional (BPN). Presiden Joko Widodo yang selama ini sangat memperhatikan pertanahan didesak untuk turun tangan meminta BPN untuk menyelesaikan kasus ini.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap BPN yang terkesan tidak peduli dengan pemilik sah tanah tersebut. Padahal, Sekretariat Negara juga sudah mengeluarkan surat bernomor 8.1533/Steneg/112014 yang meminta BPN untuk melaksanakan pembatalan sertifikat hak guna pakai tersebut dan dialihkan kepada ahli waris Leonard Tomboy, tetapi hingga kini BPN terus membumgkam dan berdiam diri tidak melaksanakan perintah tersebut.

Demi tegaknya wibawa hukum dan tidak direcoki tangan-tangan kotor yang berniat merusak kekuasaan negara, kuasa keluarga, Ferly Nahak berharap Presiden Joko Widodo turun tangan dan membela rakyat kecil yang diperlakukan semena-mena oleh oknum pemerintah.

“Kami berharap presiden turun tangan untuk membela rakyat kecil yang dizalimi secara semena-mena oleh oknum pemerintah ini, sehingga wibawa hukum dan kekuasaan negara ini tidak seenaknya dipermainkan,” kata Ferly Nahak dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, baru-baru ini.

Permasalahan ini berawal dari permintaan ahli waris alm. Marthinus Dominggus Wabang kepada salah satu oknum anggota DPRD Kota Kupang untuk dibangu dalam proses pembuatan sertifikat dengan imbalan tanah. Setelah sertifikat tersebut terbit, tanah dijual kepada pihak ketiga.

Keluarga ahli waris Tomboy menggugat Wabang dan lewat putusan PN Kupang No. 190/Pid.B/2009/PN.KPG telah menyatakan Marthinus D Wabang dinyatakan bersalah.

Pada 8 Maret 2017 Ny. Sofia Baloe Tomboy melaporkan Andreas Sinyo Langoday terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terlapor ke Bareskrim Polri. Meski Direktorat Tindak Pidana Umum telah mengeluarkan surat dimulainya penyidikan bernomor B/233/IX/2017/Ditpidum tertanggal 29 September 2017, namun hingga berita ini diturunkan tersangka masih bebas berkeliaran seakan kebal hukum.

“Kami berharap pihak kepolisian memperhatikan dan menindaklanjuti keinginan kami agar tersangka ditangkap dan ditahan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,” kata Ferly Nahak.

Selain itu, menurut Ferly, BPN memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPR RI, sehingga tanah milik keluarga Tomboy tidak terus-menerus diperjua-belikan oleh orang-orang yang tidak berhak.

Kini di atas tanah milik keluarga Tomboy di Desa Oebobo Kecamatan Kupang Selatan telah berdiri bangunan milik Lippo Mall, RS Siloam, International School, bahkan ada beberapa hotel dan ruko. Tanah tersebut diperjualbelikan oleh oknum-oknum pejabat di Pemprov NTT yang mengatasnamakan pemerintah daerah NTT kepada pihak swasta.

Selaku kuasa keluarga pemilik tanah, Ferly berharap tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, yaitu Leonar Tomboy, dan menuntut berbagai bangunan yang ada di atasnya secepatnya untuk dibongkar. Selain itu, pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam transaksi atau penjualan tanah milik keluarga Tomboy agar ditindak dan diseret ke peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk diketahui, tanah milik Leonard Tomboy di Desa Oebobo, Kupang Selatan yang dipalsukan tanda tangannya oleh tersangka Drs Andreas Sinyo Langoday menurut Ferly Nahak seluas 32.000 meter persegi.***