Primary tabs

Eksekusi Lahan Multicon di Marunda Mulus, Pegawai Kocar-kacir

EKSEKUSI riil atas lahan seluas 84.130 m2 di Jl. Palembang Marunda Zona C-03 milik PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero berlangsung mulus, Kamis (22/12). Tidak ada perlawanan dari para pegawai sebagaimana pada eksekusi pertama pada 22 Oktober 2016 lalu.

Para pegawai setelah mendapat aba-aba peringatan yang dipimpin Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rina Pertiwi SH didampingi jajaran Polres Jakarta Utara langsung merangsek ke dalam.

Setelah waktu yang diberikan untuk keluar dan meninggalkan area, para pegawai tampak hanya bisa pasrah. Sebagian lagi menyelamatkan diri dengan membawa kendaraan yang semula terparkir di dekat pintu masuk.

Para pegawai makin kocar-kacir setelah tanpa ampun satu per satu alat berat yang didatangkan KBN masuk dan menghancurkan pintu masuk, kantor, dan sejumlah rintangan di bagian depan.

Dalam pembebasan lahan kali ini Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel, terdiri dari polisi dari Polres Jakarta Utara yang didukung aparat TNI, Satpol PP Pemkot Jakarta Utara, dan satpam KBN.

Panitera Rina Pertiwi SH dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan, bahwa alasan gagalnya eksekusi riil pada 26 Oktober lalu disebabkan ratusan orang yang mendukung PT MIT berusaha mempertahankan lahan tersebut. Bahkan, akses pihak luar tidak memungkinkan karena adanya blockade kendaraan yang satu dan lainnya dilas. Sementara di pintu masuk diberi tumpukan kontainer yang cukup tinggi.

Gagal Eksekusi Riil

Sebelumnya, lahan yang sudah dimenangi PT KBN Persero lewat putusan kasasi Mahkamah Agung itu gagal dieksekusi pada 26 Oktober lampau karena adanya penolakan sekitar 400 massa yang mengatasnamakan karyawan PT MIT. Dengan membawa senjata tajam, massa mencoba menggagalkan pembacaan eksekusi yang dilakukan panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Massa yang beringas juga berupaya menghadang upaya pengosongan yang akan dilakukan puluhan aparat keamanan. Namun, melihat kekuatan yang tak seimbang, akhirnya eksekusi riil pengosongan lahan yang masih dipenuhi kontainer itu dibatalkan oleh PT KBN. Terlebih setelah mendapat laporan bahwa ketidakhadiran aparat kepolisian dari Polres Jakarta Utara karena sedang melakukan pengamanan Pilkada DKI Jakarta.

Dengan pertimbangan kondisi keamanan, pada 22 Oktober 2016 Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya membacakan Surat Penetapan Eksekusi nomor: 16/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Nomor: 314/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. jo Nomor: 481/PDT/2011/PT.DKI jo. Nomor: 2570 K/Pdt/2012 jo. Nomor: 116 PK/Pdt/2016 tanggal 17 Februari 2016.

Kasus gagalnya eksekusi tanpa dukungan aparat kepolisian ini membuat PT KBN Persero mengadu ke Kementerian Koordinator Polhukan lewat surat bertanggal No.358/SBA/DRT/5.3/10/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Upaya PT KBN utuk segera bisa melakukan eksekusi mendapat respon positif dari Kemenko Polhukam. Setelah dua kali mengadakan rapat bersama pihak terkait, akhirnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengeluarkan surat bertanggal B-201/Menko/Polhukam/De-V/KM.04/12/2016 tertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Kapolri dan pihak terkait untuk segera membebaskan lahan tersebut dan dikembalikan sebagai aset negara – dalam hal ini dikuasai PT KBN Persero.

Surat tersebut dipertegas dengan keluarnya surat lanjutan dari Kemenko Polhukam bernomor B.2269/Polhukam/De-III/HK.04.04.1/12/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang meminta Kapolda Metro Jaya diminta untuk mengamankan jalannya eksekusi di atas lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut.

Tertatih-tatih

Harus diakui, sejak awal, rencana eksekusi ini agak tertatih-tatih. Meski, keputusan kasasi MA sudah keluar 18 Juni 2015, bahkan surat eksekusi sudah diteken Ketua PN Jakut, 17 Februari 2016, namun ternyata eksekusi tersebut baru dibacakan 26 Oktober 2016 atau delapan bulan kemudian.

Eksekusi ini pun cacat karena tidak diikuti dengan pengosongan lahan yang waktu itu diblokade dengan ratusan kontainer dan massa bersenjata tajam.  Mereka berusaha menggagalkan pembacaan eksekusi tersebut dengan alasan tidak akan terancam PHK.

Kasus perdata antara BUMN PT KBN vs swasta PT Multicon sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan register No.116PK/Pdt/2015 tertanggal 18 Juni 2016 yang dalam amarnya menolak peninjauan kembali PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), dan memerintahkan kepada PN Jakut untuk melakukan eksekusi pengosongan riil atas sebidang tanah seluas 57.330 m2 dan seluas 26.000 m2 di Jl. Palembang No.1 Marunda, Jakut tersebut.

Semula PT KBN telah mentoleransi permintaan PT MIT yang minta waktu sampai September untuk eksekusi pengosongan lahan tsb. Namun ternyata janji itu tidak ditepati, karena sampai minggu ketiga Oktober, arus keluar-masuk kontainer justru meningkat.

Kondisi ini membuat PT KBN terus mengalami kerugian. Padahal, akibat dr proses hukum yang dilakukan PT MIT saja telah membuat PT KBN mengalami potensi kerugian puluhan miliar rupiah setahun. Selain pihak penyewat tak lagi membayar listrik dan air, PT Multicon selama 11 tahun tidak membayar sewa yang notabene untuk disetor ke kas negara lewat KBN. (M01)