Primary tabs

Dampak Kartu Sehat Kalahkan Sikap Pragmatis

Kondisi pemilih yang komuter seperti Kota Bekasi sangat rentan terhadap sikap pragmatis dalam Pilkada 2018 mendatang. Hal itu terjadi karena jarang sekali seorang bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota, yang mau melakukan dialog pendidikan politik dengan konstituennya atau calon pemilih. Yang ada justru mengindoktrinasi pemilih dengan cara memaksa pemilih untuk memilih dirinya.

"Yang ada itu hanya pilihlah saya. Persis sama dengan komunikasi internal partai politik yang cenderung indoktrinasi," jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo. 

Dijelaskannya, dalam setiap hajatan politik Pilkada baik diakui atau tidak, pratik politik uang pasti ada meski sulit dibuktikan atau dibungkus dengan berbagai modus politik.  Namun sikap pragmatis itu secara perlahan bergeser ketika ada program yang benar-benar menyentuh dan dirasakan secara langsung seperti Kartu Sehat.

“Fenomena itu terus melingkar hingga menyebabkan empati publik, apalagi yang sudah merasakan secara langsung. Karena kesehatan seperti di kota-kota besar masih menjadi ‘barang mahal’. Berobat gratis menggunakan KS-NIK itu menimbulkan simpati yang luar biasa hingga bisa merubah sikap pragmatisme yang selama ini masih sering terjadi,” papar Didit.

Dia mengatakan, soal wacana pemilih cerdas. Kata dia, tidak ada guna pemilih cerdas sementara para balon yang muncul tidak cerdas dan justru malah mengekor kepada gebrakan petahana. Seharusnya balon yang muncul membawa gagasan dan ide-ide baru yang lebih komprehensif bukan perang opini yang justru membuat publik tidak simpati. “Para pemilih sudah bosan dengan janji-janji politik, apalagi pemilih non afiliasi parpol. Swing votter yang merupakan masyarakat komuter lebih melek informasi karena mengakses media sosial, jadi lebih realistis,”tegasnya. 

Menurutnya, dalam hajatan politik Pilkada dukungan finansial setidaknya hanya salah satu syarat. Jika menjadi ukuran utama, balon akan  pragmatis dan membuka celah sikap korup. Namun secara riel hal tersebut sulit diwujudkan karena dalam pencalonan saja setiap balon sudah harus mengeluarkan dana politik yang tidak sedikit. Dari proses awal pencalonan di parpol hingga mendapatkan rekomendasi tidak ada makan siang politik yang gratis. Meski secara tegas partai ramai-ramai menyatakan tidak mengenal mahar politik. “Mungkin bukan mahar politik tapi istilah lainnya, cost politik, biaya saksi, biaya pemenangan,” pungkas Didit.