• -IST-

BUMN Dominasi Proyek Infrastruktur, 37 Ribu Kontraktor Swasta Gulung Tikar

BUMN Dominasi Proyek Infrastruktur, 37 Ribu Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Mon, 03/26/2018 - 16:44
Posted in:
0 comments

Keinginan pemerintah lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia tampaknya belum terealisasi dengan baik. Akibatnya, banyak kontraktor swasta yang bangkrut karena dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyatakan, akibat dominasi BUMN di proyek infrastruktur, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut. Kontraktor-kontraktor tersebut gagal mendapat order atau tidak dibayar oleh pemberi kerjanya.

‎"Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp 328 triliun per BUMN. Swasta hanya Rp 15 miliar per perusahaan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, tidak dilibatkannya swasta dalam program infrastruktur menyebabkan pembangunan proyek infrastruktur tidak banyak memberi multiplier effect bagi masyarakat.

Selain itu, proyek tersebut juga menjadi tidak efisien dan sumber pendanaannya banyak berasal dari utang.

"Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Masyarakat jadi sulit menikmati hasil yang optimal tapi kebagian untuk membayar utang," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menyatakan saat ini kiprah BUMN di proyek infrastruktur sudah cenderung mendominasi.

Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar swasta diberi kesempatan yang lebih banyak untuk bersaing dalam proyek infrastruktur.

Menurut dia, tanpa ada peran swasta dalam sebuah proyek infrastruktur, tidak akan tercipta pemerataan ekonomi dan daya saing di dalam negeri.‎

“BUMN seperti habis-habisan mengambil semua pekerjaan karena mereka ditugaskan untuk mengejar kentungan tanpa memikirkan aspek keadilan,” ujar dia.

 “Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Rakyat sulit menikmati hasil yang optimal, tetapi kebagian membayar utang,” ujar Bhima dikutip dari keterangan resminya, Senin 26 Maret 2018.

Sebagai contoh PT Angkasa Pura I misalnya, pada 2 Februari lalu, mengumumkan undangan lelang pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Hanya 10 perusahaan yang diundang BUMN pengelola bandara tersebut, pesertanya juga seluruhnya BUMN.

Dalam surat nomor AP.I.53/PL.02/2018/PST-B,  AP I diketahui hanya mengundang Perum Perumnas, Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Nindya Karya untuk mengikuti lelang proyek bandara tersebut. Nilai proyek sendiri mencapai Rp6,5 triliun (termasuk PPN).

Bambang Rachmadi menyatakan, akibat dominasi berlebihan BUMN di proyek infrastruktur, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut. Mereka gagal mendapat order, atau tidak dibayar oleh pemberi kerjanya.

<>LIPUTAN6/VIVA/01